M-Paspor

Cara Membuat Paspor

Posted on by admin

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Paspor berisi biodata pemegangnya yang meliputi antara lain foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan kadang-kadang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual. Adakalanya pula sebuah pasport mencantumkan daftar negara yang tidak boleh dimasuki oleh si pemegang pasport itu. Sebagai contoh, dahulu pemegang pasport Indonesia sempat dilarang berkunjung ke negara Israel dan Taiwan. Lalu bagaimana cara membuat paspor?

 

cara membuat paspor

 

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi. Sedangkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di luar Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Cara membuat paspor baru/penggantian (bukan karena hilang/rusak) adalah sebagai berikut :

  1. Unduh aplikasi ‘M-Paspor’ di playstore dan appstore.
  2. Klik ‘Daftar Akun’ di halaman registrasi awal.
  3. Masukan data diri, dan pastikan email yang dimasukan aktif dan bisa di akses.
  4. Ceklis ‘Saya setuju dengan syarat & ketentuan’ dan klik ‘Daftar’.
  5. Tunggu proses pengiriman aktivasi kemudian buka email yang didaftarkan tadi untuk aktivasi akun.
  6. Login dengan email dan pasword yang telah didaftarkan.
  7. Silahkan membaca petunjuk untuk setiap langkah berikutnya dengan cermat.
  8. Klik ‘Pengajuan Permohonan’, ‘permohonan reguler’, pilih ‘dewasa’ atau ‘anak’ sesuai kebutuhan.
  9. Lakukan pengambilan foto kemudian unggah.
  10. Lakukan langkah berikutnya sesuai petunjuk masing-masing sampai semua terisi.
  11. Pilih lokasi Kantor Imigrasi yang ingin dikunjungi.
  12. Pilih tanggal kedatangan yang masih tersedia (warna hijau)
  13. Lakukan pembayaran berdasarkan kode billing, maksimal pembayaran adalah 2 jam sejak pendaftaran.
  14. Silahkan datang ke kantor imigrasi sesuai dengan waktu yang dipilih dengan membawa persyaratan lengkap dan asli (tidak perlu fotocopy).
  15. Informasikan pendafataran anda pada Customer Service, dan akan dilanjutkan proses foto dan wawancara.
  16. Paspor yang telah selesai akan mendapat pemberitahuan melalui whatsapp/sms.
  17. paspor yang telah selesai dapat diambil di loket pengambilan pada hari dan jam kerja dengan menunjukan identitas dan bukti pembayaran.

Cara membuat paspor baru/penggantian (bukan karena hilang/rusak) layanan percepatan (paspor selesai di hari yang sama) adalah sebagai berikut :

  1. Datang langsung (Walk in) dengan membawa berkas persyaratan asli dan fotocopy sebelum pukul 10.00 WIB.
  2. Informasikan pada Customer Service bahwa anda mengajukan permohonan paspor percepatan.
  3. Anda akan diarahkan untuk masuk pada loket verifikasi berkas, foto dan wawancara.
  4. Silahkan lakukan pembayaran sebelum pukul 12.00 WIB.
  5. Paspor akan selesai sebelum pukul 15.00 WIB dan dapat langsung diambil.
M-Paspor

Prosedur Membuat Paspor

Posted on by admin

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Paspor berisi biodata pemegangnya yang meliputi antara lain foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan kadang-kadang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual. Adakalanya pula sebuah pasport mencantumkan daftar negara yang tidak boleh dimasuki oleh si pemegang pasport itu. Sebagai contoh, dahulu pemegang pasport Indonesia sempat dilarang berkunjung ke negara Israel dan Taiwan. Lalu bagaimana alur prosedur membuat paspor?

 

prosedur membuat paspor

 

Prosedur Membuat Paspor

Lakukan pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor yang dapat diunduh melalui App Store atau Google Play. Permohonan manual dapat Anda lakukan dengan cara berikut.

1. Isi data di aplikasi yang disediakan pada loket permohonan dan lampirkan dokumen kelengkapan persyaratan.

2. Tunggu Pejabat Imigrasi memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan.

3. Dapatkan tanda terima permohonan dan kode pembayaran dari Pejabat Imigrasi setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

4. Jika dokumen persyaratan dinyatakan belum lengkap, terima dokumen permohonan yang dikembalikan Pejabat Imigrasi. Permohonan dianggap ditarik kembali.

Mekanisme Penerbitan

1. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan

2. Pembayaran biaya paspor

3. Pengambilan foto dan sidik jari

4. Wawancara

5. Verifikasi

6. Adjudikasi

M-Paspor

Syarat Membuat Paspor

Posted on by admin
syarat membuat paspor

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Paspor berisi biodata pemegangnya yang meliputi antara lain foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan kadang-kadang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual. Adakalanya pula sebuah pasport mencantumkan daftar negara yang tidak boleh dimasuki oleh si pemegang pasport itu. Sebagai contoh, dahulu pemegang pasport Indonesia sempat dilarang berkunjung ke negara Israel dan Taiwan. Lalu apa saja syarat membuat paspor?

 

  • PERSYARATAN PERMOHONAN PASPOR RI
    1. Mengisi formulir permohonan paspor RI dengan benar dan lengkap (perdim 11, yang dapat diperoleh di kantor imigrasi);
    2. Melampirkan berkas asli dan fotokopi :
      • Kartu Tanda Penduduk (*wajib e-KTP atau surat perekaman e-KTP),
      • Kartu Keluarga (KK),
      • Akte Kelahiran, Ijazah , Surat Kawin/Akte Nikah bagi yang telah menikah dan atau surat baptis (*bisa dipilih salah satu yang mencantumkan : nama, tanggal lahir,tempat lahir dan nama orang tua);
    3. Paspor RI yang lama bagi pemohon penggantian paspor RI;
    4. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
    5. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia
    6. Melampirkan keterangan kerja atau Kartu Tanda Mahasiswa
  • PERSYARATAN UNTUK ANAK DIBAWAH UMUR (DIBAWAH 17 TAHUN)
    1. Mengisi formulir permohonan paspor RI dengan benar dan lengkap (perdim 11, yang dapat diperoleh di kantor imigrasi);
    2. Melampirkan berkas asli dan fotokopi identitas diri, antara lain:
      • e-KTP Kedua Orang Tua,
      • Kartu Keluarga,
      • Akta kelahiran dan atau surat baptis,
      • Akta perkawinan atau buku nikah orang tua,
      • Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang (*bagi yang telah mengganti nama),
      • Paspor Orang Tua yang masih berlaku,
      • Paspor RI yang lama bagi pemohon penggantian paspor RI;
    3. Kedua orang tua wajib hadir mendampingi dalam proses pembuatan paspor;
    4. Bagi pemohon paspor untuk anak (di bawah umur 17 tahun dan belum menikah) yang akan berangkat ke luar negeri tidak bersama orang tuanya juga harus melampirkan :
      • E-KTP orang yang akan membawa keluar negeri yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri,
      • Paspor orang yang akan membawa ke luar negeri,
      • Surat pernyataan bermaterai cukup dari kedua orang tua yang berisi antara lain : pemberian izin bagi anak untuk memperoleh paspor dan berpergian keluar negeri bersama orang lain,
    5. Dalam hal permohonan paspor di ajukan untuk anak (dibawah umur 17 tahun dan bellum menikah), kedua orang tuanya atau yang diberikan hak asuh berdasarkan penetapan pengadilan wajib hadir di Kantor Imigrasi untuk diwawancarai.

Catatan :

  1. Untuk dokumen persyaratan difotokopi 1 lembar dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4
  2. Jika salah satu orang tua tidak dapat hadir, maka wajib menyertakan surat kuasa

 

Demikian syarat membuat paspor. Simak artikel berikutnya untuk panduan membuat paspor

M-Paspor

Jenis Paspor

Posted on by admin

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Paspor berisi biodata pemegangnya yang meliputi antara lain foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan kadang-kadang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual. Adakalanya pula sebuah pasport mencantumkan daftar negara yang tidak boleh dimasuki oleh si pemegang pasport itu. Sebagai contoh, dahulu pemegang pasport Indonesia sempat dilarang berkunjung ke negara Israel dan Taiwan. Paspor memiliki berbagai jenis, simak artikel di bawah ini.

Jenis-jenis paspor

1. Paspor biasa

Biasanya suatu negara menerbitkan untuk warga negaranya sebuah paspor biasa untuk perjalanan reguler. Di Indonesia paspor ini diberi sampul berwarna hijau dan dikeluarkan oleh Ditjen Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .

2. Paspor diplomatik

Paspor Diplomatik Britania Raya

Paspor Diplomatik adalah dokumen yang memberi kewenangan lebih kepada seorang Diplomat untuk menjalankan tugas negaranya secara internasional, kewenangan ini diantaranya adalah Kekebalan diplomatik. Sehingga, orang-orang tersebut biasanya diberikan paspor khusus yang menunjukkan status mereka. Di Indonesia, paspor ini diberi sampul berwarna hitam dan dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Paspor ini datang dalam tiga jenis:

  • Paspor Diplomatik: Biasanya dikeluarkan untuk diplomat terakreditasi, staf konsuler senior, kepala negara atau pemerintahan, dan pegawai kementerian luar negeri senior. Individu yang memegang paspor diplomatik berhak atas tingkat kekebalan terbesar dari inspeksi kontrol perbatasan.
  • Paspor Resmi (atau Dinas): Diterbitkan untuk pejabat senior pemerintah yang melakukan perjalanan bisnis negara yang tidak memenuhi syarat untuk paspor diplomatik. Pemegang paspor resmi biasanya berhak atas kekebalan serupa dari inspeksi kontrol perbatasan. Di Amerika, paspor resmi dan paspor dinas adalah dua kategori paspor yang berbeda, dengan paspor resmi dikeluarkan untuk pejabat senior pemerintah sementara paspor dinas dikeluarkan untuk kontraktor pemerintah. Di Indonesia, paspor ini diberi sampul berwarna biru dan dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia setelah mendapat izin dari Sekretariat Negara.
  • Paspor urusan publik: Diterbitkan untuk warga negara China yang memegang posisi senior di perusahaan milik negara. Sementara paspor urusan publik biasanya tidak memberikan hak kepada pemiliknya untuk dibebaskan dari pencarian di pos pemeriksaan perbatasan, mereka tunduk pada kebijakan visa yang lebih liberal di beberapa negara terutama di Afrika dan Asia.

3. Paspor orang asing

Paspor orang asing adalah paspor yang diberikan kepada seseorang yang bukan warga negaranya. Syarat dan ketentuan untuk memiliki paspor jenis ini diatur oleh masing-masing negara. Contoh paspor ini adalah paspor yang dipakai untuk berhaji (paspor coklat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

4. Paspor kelompok

Paspor kelompok akan diberikan untuk, misalnya, kelompok perjalanan anak liburan sekolah. Semua anak dalam perjalanan tersebut cukup memiliki sebuah paspor kelompok selama perjalanan liburan mereka berlangsung.

5. Paspor haji dan umrah

Khusus jamaah haji dan umrah, nama yang tertera dalam paspor harus menggunakan 3 kata misalnya “Agus Budi Hermawan”.

6. Paspor darurat

jenis paspor

Paspor darurat Britania Raya

Paspor darurat (atau disebut paspor sementara) dikeluarkan untuk orang yang paspornya hilang, dicuri atau tidak memiliki sama sekali dan mereka tidak punya waktu untuk mendapatkan penggantinya, mis. seseorang di luar negeri dan perlu terbang pulang dalam beberapa hari. Paspor ini dimaksudkan untuk jangka waktu yang sangat singkat, mis. perjalanan sekali jalan kembali ke negara asal, dan tentu saja akan memiliki masa berlaku yang jauh lebih pendek daripada paspor biasa. Laissez-passer juga digunakan untuk tujuan ini. Uniknya, Inggris Raya mengeluarkan paspor darurat kepada warga negara Persemakmuran tertentu yang kehilangan paspornya di negara non-Persemakmuran di mana negara asalnya tidak memiliki misi diplomatik atau konsuler.

M-Paspor

Paspor: Pengertian, Fungsi dan Sejarahnya

Posted on by admin
paspor

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.

Paspor berisi biodata pemegangnya yang meliputi antara lain foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan kadang-kadang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual. Adakalanya pula sebuah pasport mencantumkan daftar negara yang tidak boleh dimasuki oleh si pemegang pasport itu. Sebagai contoh, dahulu pemegang pasport Indonesia sempat dilarang berkunjung ke negara Israel dan Taiwan.

Saat ini beberapa negara telah mengeluarkan apa yang disebut e-pasport atau elektronik paspor. E-pasport merupakan pengembangan dari pasport kovensional saat ini di mana pada pasport tersebut telah ditanamkan sebuah chip yang berisikan biodata pemegangnya beserta data biometrik-nya.Data biometrik ini disimpan dengan maksud untuk lebih meyakinkan bahwa orang yang memegang pasport adalah benar orang yang memiliki dan berhak atas pasport tersebut.

Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara, walaupun di negara tertentu ada beberapa perjanjian di mana warga suatu negara tertentu dapat memasuki negara lain dengan dokumen selain pasport. Paspor akan diberi cap (stempel) atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh petugas negara tempat kedatangan.

Beberapa pemerintahan berusaha mengontrol pergerakan warganya dan warga asing di negara mereka dengan menerbitkan “paspor internal”. Misalnya di bekas negara Uni Soviet, untuk setiap warganegaranya agar diterbitkan sebuah “propiska” untuk mengontol pergerakan mereka di seluruh wilayah negara tersebut. Sistem ini sebagiannya masih diterapkan di Rusia.

Sejarah Paspor

Papirus Arab dengan izin keluar, tertanggal 24 Januari 722 M, menunjuk pada pengaturan kegiatan perjalanan. Dari Hermopolis Magna, Mesir

Sejarah timbulnya Pasport diperkirakan sudah sejak tahun 450 SM, salah satu referensi yang dianggap mewakili keberadaan paspor ditemukan dalam kitab suci yaitu Nehemia 2: 7-9 disebutkan Nehemia perwakilan dari Raja Artahsasta I dari Persia, memerintahkan Nehemia untuk pergi ke Yudea dan Raja memberikan sebuah surat kepada “pemimpin di seberang sungai” yang meminta jaminan keselamatan bagi Nehemia selama ia menjelajahi daerah tersebut.

Paspor adalah bagian penting dari birokrasi Tiongkok sejak Han Barat (202 SM-220 M), jika tidak pada Dinasti Qin. Mereka membutuhkan detail seperti usia, tinggi badan, dan fitur tubuh. Paspor ini (zhuan) menentukan kemampuan seseorang untuk bergerak di seluruh wilayah kekaisaran dan melalui titik kontrol. Bahkan anak-anak membutuhkan pasport, tetapi mereka yang berusia satu tahun atau kurang yang berada dalam pengasuhan ibu mereka mungkin tidak membutuhkannya.

Pada masa Kekhalifahan Islam, paspor digunakan dalam bentuk bara’a yaitu berupa kwintansi pembayaran pajak, hanya mereka yang membayar zakat (muslim) dan jizya (non muslim) diijinkan untuk bepergian ke daerah lain dalam kekhalifahan . Oleh karena itu bara’a dikenal sebagai pasport perjalanan.

Istilah paspor sendiri berasal berasal dari sea port (pelabuhan laut). Di Eropa abad pertengahan, dokumen itu dikeluarkan bagi pelancong oleh penguasa setempat, dan biasannya berisi daftar kota di mana pemilik dokumen diijinkan lewat.

Paspor Ottoman (passavant) yang dikeluarkan untuk subjek Rusia, tertanggal 24 Juli 1900

Raja Henry V dari Inggris dipercaya sebagai pencipta apa yang saat ini kita anggap sebagai pasport. Paspor digunakan untuk membuktikan identitas pemiliknya di negeri asing. Pasport jenis pertama mencakup uraian pemegang pasport. Pemasangan foto pada pasport dimulai pada abad ke-20 ketika fotografi semakin meluas.

Diakhir abad 19 hingga menjelang Perang Dunia I, paspor tidak diperlukan dalam perjalanan internasional di Eropa dan lintas batas sangat mudah sehingga orang sedikit yang membuat pasport.

Pada tahun 1920 kumpulan negara-negara mengadakan konferensi tentang paspor dan tiket masuk. Petunjuk pasport dihasilkan dari konferensi tersebut yang diikuti dengan konferensi tahun 1926 dan 1927.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengadakan konferensi tahun 1963, tetapi tidak menghasilkan petunjuk paspor dari konferensi tersebut, baru pada tahun 1980 standardisasi pasport muncul dibawah dukungan ICAO (Internasional Civil Aviation Organization) atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

Paspor Indonesia

Paspor Republik Indonesia adalah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perwakilan RI di luar negeri. Pasport ini hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia

Paspor ini berisi 24 atau 48 halaman dan berlaku selama 5 tahun. Namun pasport yang diterbitkan oleh perwakilan RI di luar negeri lazimnya menerbitkan pasport dengan jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun setelahnya.

Sejak tanggal 12 Oktober 2022 Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan masa berlaku pasport yang sebelumnya 5 tahun menjadi 10 tahun.

Privacy Policy

Privacy Policy of Cara Validasi NIK Menjadi NPWP

Posted on by admin

ADA Ide built the Cara Validasi NIK Menjadi NPWP app as a Free app. This SERVICE is provided by ADA Ide at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use my Service.

If you choose to use my Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that I collect is used for providing and improving the Service. I will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at Cara Validasi NIK Menjadi NPWP unless otherwise defined in this Privacy Policy.

General Data Protection Regulation (GDPR)

We are a Data Controller of your information.

ADA Ide legal basis for collecting and using the personal information described in this Privacy Policy depends on the Personal Information we collect and the specific context in which we collect the information:

  • ADA Ide needs to perform a contract with you
  • You have given ADA Ide permission to do so
  • Processing your personal information is in ADA Ide legitimate interests
  • ADA Ide needs to comply with the law

ADA Ide will retain your personal information only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use your information to the extent necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our policies.

If you are a resident of the European Economic Area (EEA), you have certain data protection rights. If you wish to be informed what Personal Information we hold about you and if you want it to be removed from our systems, please contact us.

In certain circumstances, you have the following data protection rights:

  •         The right to access, update or to delete the information we have on you.
  •         The right of rectification.
  •         The right to object.
  •         The right of restriction.
  •         The right to data portability
  •         The right to withdraw consent

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, I may require you to provide us with certain personally identifiable information. The information that I request will be retained on your device and is not collected by me in any way.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data

I want to inform you that whenever you use my Service, in a case of an error in the app I collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing my Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device’s internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

I may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

  • To facilitate our Service;
  • To provide the Service on our behalf;
  • To perform Service-related services; or
  • To assist us in analyzing how our Service is used.

I want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

I value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and I cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by me. Therefore, I strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. I have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. I do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case I discover that a child under 13 has provided me with personal information, I immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact me so that I will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

I may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. I will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

This policy is effective as of 17 January 2023

 

CCPA Privacy Rights (Do Not Sell My Personal Information)
Under the CCPA, among other rights, California consumers have the right to:

Request that a business that collects a consumer’s personal data disclose the categories and specific pieces of personal data that a business has collected about consumers.

Request that a business delete any personal data about the consumer that a business has collected.

Request that a business that sells a consumer’s personal data, not sell the consumer’s personal data.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

 

Contact Us

If you have any questions or suggestions about my Privacy Policy, do not hesitate to contact me at adaide@kauri.id.

This privacy policy page was created at privacypolicytemplate.net and modified/generated by App Privacy Policy Generator

Terms & Conditions

By downloading or using the app, these terms will automatically apply to you – you should make sure therefore that you read them carefully before using the app. You’re not allowed to copy, or modify the app, any part of the app, or our trademarks in any way. You’re not allowed to attempt to extract the source code of the app, and you also shouldn’t try to translate the app into other languages, or make derivative versions. The app itself, and all the trade marks, copyright, database rights and other intellectual property rights related to it, still belong to ADA Ide.

ADA Ide is committed to ensuring that the app is as useful and efficient as possible. For that reason, we reserve the right to make changes to the app or to charge for its services, at any time and for any reason. We will never charge you for the app or its services without making it very clear to you exactly what you’re paying for.

The Cara Validasi NIK Menjadi NPWP app stores and processes personal data that you have provided to us, in order to provide my Service. It’s your responsibility to keep your phone and access to the app secure. We therefore recommend that you do not jailbreak or root your phone, which is the process of removing software restrictions and limitations imposed by the official operating system of your device. It could make your phone vulnerable to malware/viruses/malicious programs, compromise your phone’s security features and it could mean that the Cara Validasi NIK Menjadi NPWP app won’t work properly or at all.

The app does use third party services that declare their own Terms and Conditions.

Link to Terms and Conditions of third party service providers used by the app

You should be aware that there are certain things that ADA Ide will not take responsibility for. Certain functions of the app will require the app to have an active internet connection. The connection can be Wi-Fi, or provided by your mobile network provider, but ADA Ide cannot take responsibility for the app not working at full functionality if you don’t have access to Wi-Fi, and you don’t have any of your data allowance left.

If you’re using the app outside of an area with Wi-Fi, you should remember that your terms of the agreement with your mobile network provider will still apply. As a result, you may be charged by your mobile provider for the cost of data for the duration of the connection while accessing the app, or other third party charges. In using the app, you’re accepting responsibility for any such charges, including roaming data charges if you use the app outside of your home territory (i.e. region or country) without turning off data roaming. If you are not the bill payer for the device on which you’re using the app, please be aware that we assume that you have received permission from the bill payer for using the app.

Along the same lines, ADA Ide cannot always take responsibility for the way you use the app i.e. You need to make sure that your device stays charged – if it runs out of battery and you can’t turn it on to avail the Service, ADA Ide cannot accept responsibility.

With respect to ADA Ide’s responsibility for your use of the app, when you’re using the app, it’s important to bear in mind that although we endeavour to ensure that it is updated and correct at all times, we do rely on third parties to provide information to us so that we can make it available to you. ADA Ide accepts no liability for any loss, direct or indirect, you experience as a result of relying wholly on this functionality of the app.

At some point, we may wish to update the app. The app is currently available on Android – the requirements for system(and for any additional systems we decide to extend the availability of the app to) may change, and you’ll need to download the updates if you want to keep using the app. ADA Ide does not promise that it will always update the app so that it is relevant to you and/or works with the Android version that you have installed on your device. However, you promise to always accept updates to the application when offered to you, We may also wish to stop providing the app, and may terminate use of it at any time without giving notice of termination to you. Unless we tell you otherwise, upon any termination, (a) the rights and licenses granted to you in these terms will end; (b) you must stop using the app, and (if needed) delete it from your device.

Changes to This Terms and Conditions

I may update our Terms and Conditions from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. I will notify you of any changes by posting the new Terms and Conditions on this page.

These terms and conditions are effective as of 17 January 2023

Contact Us

If you have any questions or suggestions about my Terms and Conditions, do not hesitate to contact me at adaide@kauri.id.

This Terms and Conditions page was generated by App Privacy Policy Generator

Privacy Policy

Privacy Policy of Panduan M-Paspor Simpatika

Posted on by admin

ADA Ide built the Panduan M-Paspor Simpatika app as a Free app. This SERVICE is provided by ADA Ide at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use my Service.

If you choose to use my Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that I collect is used for providing and improving the Service. I will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at Panduan M-Paspor Simpatika unless otherwise defined in this Privacy Policy.

General Data Protection Regulation (GDPR)

We are a Data Controller of your information.

ADA Ide legal basis for collecting and using the personal information described in this Privacy Policy depends on the Personal Information we collect and the specific context in which we collect the information:

  • ADA Ide needs to perform a contract with you
  • You have given ADA Ide permission to do so
  • Processing your personal information is in ADA Ide legitimate interests
  • ADA Ide needs to comply with the law

ADA Ide will retain your personal information only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use your information to the extent necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our policies.

If you are a resident of the European Economic Area (EEA), you have certain data protection rights. If you wish to be informed what Personal Information we hold about you and if you want it to be removed from our systems, please contact us.

In certain circumstances, you have the following data protection rights:

  •         The right to access, update or to delete the information we have on you.
  •         The right of rectification.
  •         The right to object.
  •         The right of restriction.
  •         The right to data portability
  •         The right to withdraw consent

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, I may require you to provide us with certain personally identifiable information. The information that I request will be retained on your device and is not collected by me in any way.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data

I want to inform you that whenever you use my Service, in a case of an error in the app I collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing my Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device’s internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

I may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

  • To facilitate our Service;
  • To provide the Service on our behalf;
  • To perform Service-related services; or
  • To assist us in analyzing how our Service is used.

I want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

I value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and I cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by me. Therefore, I strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. I have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. I do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case I discover that a child under 13 has provided me with personal information, I immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact me so that I will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

I may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. I will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

This policy is effective as of 16 January 2023

 

CCPA Privacy Rights (Do Not Sell My Personal Information)
Under the CCPA, among other rights, California consumers have the right to:

Request that a business that collects a consumer’s personal data disclose the categories and specific pieces of personal data that a business has collected about consumers.

Request that a business delete any personal data about the consumer that a business has collected.

Request that a business that sells a consumer’s personal data, not sell the consumer’s personal data.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

 

Contact Us

If you have any questions or suggestions about my Privacy Policy, do not hesitate to contact me at adaide@kauri.id.

This privacy policy page was created at privacypolicytemplate.net and modified/generated by App Privacy Policy Generator

Terms & Conditions

By downloading or using the app, these terms will automatically apply to you – you should make sure therefore that you read them carefully before using the app. You’re not allowed to copy, or modify the app, any part of the app, or our trademarks in any way. You’re not allowed to attempt to extract the source code of the app, and you also shouldn’t try to translate the app into other languages, or make derivative versions. The app itself, and all the trade marks, copyright, database rights and other intellectual property rights related to it, still belong to ADA Ide.

ADA Ide is committed to ensuring that the app is as useful and efficient as possible. For that reason, we reserve the right to make changes to the app or to charge for its services, at any time and for any reason. We will never charge you for the app or its services without making it very clear to you exactly what you’re paying for.

The Panduan M-Paspor Simpatika app stores and processes personal data that you have provided to us, in order to provide my Service. It’s your responsibility to keep your phone and access to the app secure. We therefore recommend that you do not jailbreak or root your phone, which is the process of removing software restrictions and limitations imposed by the official operating system of your device. It could make your phone vulnerable to malware/viruses/malicious programs, compromise your phone’s security features and it could mean that the Panduan M-Paspor Simpatika app won’t work properly or at all.

The app does use third party services that declare their own Terms and Conditions.

Link to Terms and Conditions of third party service providers used by the app

You should be aware that there are certain things that ADA Ide will not take responsibility for. Certain functions of the app will require the app to have an active internet connection. The connection can be Wi-Fi, or provided by your mobile network provider, but ADA Ide cannot take responsibility for the app not working at full functionality if you don’t have access to Wi-Fi, and you don’t have any of your data allowance left.

If you’re using the app outside of an area with Wi-Fi, you should remember that your terms of the agreement with your mobile network provider will still apply. As a result, you may be charged by your mobile provider for the cost of data for the duration of the connection while accessing the app, or other third party charges. In using the app, you’re accepting responsibility for any such charges, including roaming data charges if you use the app outside of your home territory (i.e. region or country) without turning off data roaming. If you are not the bill payer for the device on which you’re using the app, please be aware that we assume that you have received permission from the bill payer for using the app.

Along the same lines, ADA Ide cannot always take responsibility for the way you use the app i.e. You need to make sure that your device stays charged – if it runs out of battery and you can’t turn it on to avail the Service, ADA Ide cannot accept responsibility.

With respect to ADA Ide’s responsibility for your use of the app, when you’re using the app, it’s important to bear in mind that although we endeavour to ensure that it is updated and correct at all times, we do rely on third parties to provide information to us so that we can make it available to you. ADA Ide accepts no liability for any loss, direct or indirect, you experience as a result of relying wholly on this functionality of the app.

At some point, we may wish to update the app. The app is currently available on Android – the requirements for system(and for any additional systems we decide to extend the availability of the app to) may change, and you’ll need to download the updates if you want to keep using the app. ADA Ide does not promise that it will always update the app so that it is relevant to you and/or works with the Android version that you have installed on your device. However, you promise to always accept updates to the application when offered to you, We may also wish to stop providing the app, and may terminate use of it at any time without giving notice of termination to you. Unless we tell you otherwise, upon any termination, (a) the rights and licenses granted to you in these terms will end; (b) you must stop using the app, and (if needed) delete it from your device.

Changes to This Terms and Conditions

I may update our Terms and Conditions from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. I will notify you of any changes by posting the new Terms and Conditions on this page.

These terms and conditions are effective as of 16 January 2023

Contact Us

If you have any questions or suggestions about my Terms and Conditions, do not hesitate to contact me at adaide@kauri.id.

This Terms and Conditions page was generated by App Privacy Policy Generator

ERP Jalan Berbayar

Kendaraan Yang Bebas Jalan Berbayar

Posted on by admin

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Nantinya, seluruh kendaraan bermotor, baik yang berbahan bakar mesin maupun bertenaga listrik.

Merujuk draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE), kebijakan ini merupakan pembatasan kendaraan bermotor secara elektronik pada ruas jalan, kawasan, dan waktu tertentu.

Meski berlaku untuk seluruh kendaraan, namun draft tersebut menyatakan ada pengecualian bagi kendaraan-kendaraan tertentu. Hal ini tercantum dalam Pasal 15 raperda tersebut.

Kendaraan-kendaraan yang mendapat pengecualian di antaranya:

a. Sepeda listrik
b. Kendaraan bermotor umum plat kuning
c. Kendaraan dinas operasional instansi pemerintah dan TNI/Polri kecuali/selain berplat hitam
d. Kendaraan korps diplomatik negara asing
e. Kendaraan ambulans
f. Kendaraan jenazah
g. Kendaraan pemadam kebakaran

Draft raperda itu juga mencantumkan, kebijakan ini bakal dilaksanakan di ruas jalan dan pada waktu tertentu.

“Pengendalian lalu linta secara elektronik pada kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik diberlakukan setiap hari dimulai pukul 05.00 WIB sampai 22.00 WIB,” demikian bunyi Pasal 10 Ayat (1) dalam raperda tersebut.

Berkaitan dengan tarif, Dishub DKI Jakarta telah mengusulkan besarannya berkisar antara Rp5.000 sampai Rp19.900 untuk sekali melintas.Namun demikian, draft tersebut menyatakan besaran tarif ERP ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD DKI Jakarta.

Kendati demikian, belum diketahui pasti kapan kebijakan ini bakal diterapkan.

Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo pada awal November 2022 sempat mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih fokus penyiapan regulasi yang bakal memayungi kebijakan tersebut.

“Untuk ERP memang kami masih fokus kepada bagaimana penyiapan regulasinya, karena setelah sejak 2015 sampai dengan beberapa kali dilakukan memang terpantau bahwa selalu gagal, dan salah satu yang menjadi akar permasalahan adalah dari sisi regulasi,” kata Syafrin saat itu.

ERP Jalan Berbayar

Sanksi Pelanggar Jalan Berbayar ERP

Posted on by admin

Kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau kebijakan jalan berbayar akan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penerapan ERP bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan kepadatan jalan.

Kebijakan tersebut sudah tercantum dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Berkaitan dengan hal itu, berikut ini sanksi bagi pengendara yang langgar ERP di Jakarta.

Sanksi Denda 10 Kali Lipat dari Tarif Normal

Pengendara yang melanggar ERP akan dikenakan sanksi berupa denda sepuluh kali lipat dari tarif normal. Sanksi tersebut tercantum pada Pasal 16 ayat (1) yang berisi:

“Setiap Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang melanggar ketentuan pembayaran Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik di Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik akan dikenakan sanksi denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik tertinggi yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi.”

Denda tersebut kemudian akan disetorkan ke rekening kas daerah dan/atau Penyelenggara Pengendalian Lalu lintas Secara Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme lebih rincinya akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Hingga kini, belum ada rincian tarif jalan ERP. Kepala Unit Pengelolaan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan DKI Jakarta Zulkifli menekankan bahwa penerapan ERP ini akan berlaku secara bertahap mulai 2023.

Jalan yang menjadi uji coba penerapan adalah Bundaran HI sepanjang 6,12 km. penetapan uji coba itu akan dilakukan di titik tertentu lainnya.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan besaran tarif ERP, yakni Rp5000 hingga Rp19.900 untuk sekali melintas.

Ketentuan Electronic Road Pricing

Merujuk pada draft itu, ERP dilaksanakan di ruas jalan atau kawasan dengan kriteria tertentu. Berikut ini 4 (empat) kriteria untuk kawasan yang diterapkan ERP:

  1. Memiliki tingkat kepadatan atau perbadningan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan di salah satu jalurn jalannya sama dengan atau lebih besar dari 0,7 pada jam sibuk.
  2. Memiliki dua jalur jalan dan setiap jalurnya terdiri dari minimal 2 lajur.
  3. Hanya dapat dilakui kendaraan bermotor yang berkendara dengan kecepatan rata-rata kurang dari 30 km/jam pada jam puncak.
  4. Tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek sesuai standar pelayanan minimal dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
ERP Jalan Berbayar

Jadwal Waktu Pelaksanaan Jalan Berbayar ERP Jakarta

Posted on by admin

Regulasi soal rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) masih dalam tahap pembahasan. Dalam Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda ERP, kebijakan ini rencananya diberlakukan setiap hari.

“Dimulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB,” demikian bunyi Pasal 10 ayat 1 Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik itu.

Pemerintah DKI Jakarta rampung menyusun Raperda tersebut saat Anies Baswedan masih menjabat gubernur Jakarta. Rencananya, tarif ERP akan diimplementasikan di 25 ruas jalan.

Waktu pemberlakuannya termaktub dalam Pasal 10. Berikut rinciannya:
1. Pengendalian lalu lintas secara elektronik pada kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik diberlakukan setiap hari dimulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.
2. Dalam keadaan tertentu, Gubernur dapat memberikan persetujuan untuk sementara waktu tidak memberlakukan pengendalian lalu lintas secara elektronik pada hari tertentu dan/atau waktu tertentu setelah mendapatkan usulan dari Dinas
3. Berdasarkan persetujuan Gubernur, Dinas menetapkan keputusan tidak memberlakukan pengendalian lalu lintas secara elektronik pada waktu tertentu
4. Hari dan waktu pemberlakuan pengendalian lalu lintas secara elektronik dapat disesuaikan oleh Gubernur berdasarkan usulan Dinas
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai hari dan waktu pemberlakuan pengendalian lalu lintas secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan, pemerintah DKI belum menetapkan regulasi jalan berbayar ERP. Menurut dia, Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLSE) masih dibahas.