Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengomentari langkah Menteri BUMN Erick Thohir mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Surat tersebut diterbitkan oleh Baintelkam Polri sebagai syarat pendaftaran calon wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum.
Gibran sudah mendengar kabar bahwa Erick akan maju menjadi bakal cawapres Prabowo sejak Rabu (18/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Sudah dari tadi siang. Urusan pencalonan itu ketua-ketua (partai) yang berhak, ya,” kata Gibran di Kantor DPRD Kota Solo.
Menurut Gibran, SKCK yang beredar di media menguatkan posisi Erick menjadi cawapres Prabowo. Ia membenarkan Erick akan maju mendampingi capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilpres 2024.
“Tanya Pak Erick. Ya, itu yang bikin SKCK,” kata Gibran saat ditanya soal pencalonan Erick menjadi cawapres Prabowo.
Selain SKCK dari Polri, Erick juga mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk memenuhi syarat menjadi calon Wakil Presiden.
Dalam surat itu tertulis, Erick tidak sedang atau tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
“Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,” demikian bunyi surat yang diterima CNNIndonesia.com.
Selain untuk Erick, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga mengeluarkan surat keterangan tak pernah dipidana untuk Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto membenarkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat tersebut.
“Benar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan beberapa surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama para pemohon Yusril Ihza Mahendra,” kata Djuyamto dalam video yang dibagikan.
Gibran belum urus SKCK
Sementara hingga saat ini Gibran mengaku belum mengurus SKCK. Dia hanya menggelengkan kepala saat ditanya apakah akan mengurus SKCK untuk mengikuti Pilpres 2024.
“(Membuat SKCK) dulu pas (mendaftar) Wali Kota,” katanya sambil menggeleng kepala.
Merujuk laman web polri.go.id, SKCK hanya berlaku enam bulan sejak diterbitkan. Sementara Gibran mendaftar menjadi calon Wali Kota Solo pada 2020 lalu. Ia mengaku tidak akan memperbarui surat tersebut.
“Saya kalau ngurus pasti konangan (ketahuan). Kan, ke PN (Pengadilan Negeri) dan kepolisian, pasti ketahuan. Ki lho aku ra ngurus opo-opo (Ini lho saya nggak ngurus apa-apa),” katanya.
Gibran kembali menegaskan dirinya tidak berambisi untuk maju di Pilpres 2024. Namanya muncul di bursa cawapres karena dorongan berbagai pihak.
“Sekali lagi saya tidak pernah menawarkan diri. Orang lain yang ngejar,” katanya.
PN Kota Surakarta menerangkan hingga hari ini belum menerima pengajuan permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama Gibran Rakabuming Raka.
“Sampai saat ini permohonan surat keterangan tidak pernah di pidana atas nama Gibran Rakabuming Raka belum ada,” kata Humas PN Kota Surakarta, Bambang Aryanto.
(syd/pmg)
